Legislator Soroti Perebutan Pimpinan PMI: Harusnya Tidak Jadi Alat untuk Kepentingan

Anggota Komisi IX DPR Fraksi NasDem Mendorong Profesionalisme dalam Pengelolaan Palang Merah Indonesia (PMI)

Irma Suryani Chaniago dari Fraksi NasDem dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti polemik hasil Musyawarah Nasional (Munas) PMI antara kubu Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono. Irma berharap agar lembaga kemanusiaan tersebut tidak disandera oleh kepentingan politik.

Meskipun PMI berorientasi non-profit, Irma menegaskan pentingnya pengelolaan yang profesional. Ia menekankan agar lembaga ini tidak dimanfaatkan sebagai alat politik atau keuntungan pribadi.

Tata Kelola Kepemimpinan: Irma menekankan agar pemilihan pimpinan PMI tidak menciptakan kecurigaan di kalangan publik akibat persaingan yang intens. Ia mengharapkan kepemimpinan PMI diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang profesional, bukan tokoh politik.

Pesan Gus Dur: Zainul Munasichin dari Fraksi PKB dalam Komisi IX DPR juga menyoroti isu ini. Ia mengutip pesan dari almarhum Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid, yang menyatakan bahwa organisasi kemanusiaan harus bebas dari politik. Zainul meminta agar semua pihak, termasuk JK dan Agung Laksono, merenungkan kata-kata Gus Dur, “Di atas politik adalah kemanusiaan.”

*Jalan Tengah Diharapkan:** Zainul mendesak agar kedua belah pihak bisa duduk bersama untuk mencari jalan tengah. Ia meyakini bahwa JK dan Agung Laksono sebagai tokoh senior memiliki kesadaran dan kematangan untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Sengketa Pencalonan: JK menuduh pencalonan Agung Laksono sebagai calon ketua umum PMI sebagai tindakan ilegal dan pengkhianatan. Sementara Agung berencana melaporkan hasil Munas yang dipimpinnya ke Kementerian Hukum setelah dianggap ilegal oleh kubu JK.

Video: JK Sebut Agung Laksono Ilegal Jadi Caketum PMI: Kami Sudah Lapor Polisi

Melalui dialog dan semangat kemanusiaan, diharapkan sengketa internal PMI dapat diselesaikan tanpa harus terpengaruh oleh politik praktis dan tetap mengutamakan pelayanan sosial untuk masyarakat.